UGFHUniversitas Gunung RinjaniSitus Utama
BM

BASRI MULYANI, Dr, M.H

NIDN 0825107803Asisten AhliJalur Akademisi
Pendidikan Tertinggi
S3 — Universitas Gunung Rinjani
Unit / Prodi
FH · Ilmu Hukum
Pangkat & Golongan
—
Email
basri.mulyani@ugr.ac.id
Telepon
—

11

Penelitian

13

Pengabdian

8

Publikasi

1

HKI

0

Usulan Hibah

Riwayat Pendidikan

Belum ada data.

Riwayat Pekerjaan

Belum ada data.

Penelitian (11)

  • Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif

    2024 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tentang Kabupaten Inklusif

    2023 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • MENGGAGAS PENATAAN REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW

    2022 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR

    2021 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • Eksaminasi Perkara Putusan Kasus Korupsi pada pengadaan alat-alat Kesehatan dan obat-obat serta Penunjukkan Langung (PL) pada tender proyek rehap puskesmas dan sejumlah Puskesmas Pembantu di Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat

    2021 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • DEKONSTRUKSI PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

    2020 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Pengelolaan Sistem Irigasi

    2016 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Penyebab Tingginya Surat Suara Tidak Sah (Studi Kasus Kota Mataram)

    2015 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik

    2015 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • DIAGNOSTIC STUDY DINAMIKA PROSES PENYUSUNAN, SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI PERDA PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS PERDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

    2008 · Internal — Dana Institusi

    Ketua

  • ROLE MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER (Persfektif Hermeneutika Hukum)

    2024 · Internal — Dana Institusi

    Anggota

Pengabdian Masyarakat (13)

  • DEWAN KEHORMATAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LOMBOK BARAT

    2025 · —

    Ketua

  • MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

    2023 · —

    Ketua

  • Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Protokol Notaris Tahun 2022

    2022 · —

    Ketua

  • Tim Ahli Panitia Khusus Tailing, Panitia Khusus Kosentrat, dan Panitia Khusus Tenaga Kerja PT. Newmont Nusa Tenggara DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Angaran 2011

    2011 · —

    Ketua

  • Pemeriksaan Protokol Notaris Tahun 2024

    2024 · —

    Anggota

  • Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Lombok Timur

    2022 · —

    Anggota

  • PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

    2022 · —

    Anggota

  • PENYULUHAN HUKUM MENUJU MASYARAKAT CERDAS HUKUM DI DESA SURALAGA KECAMATAN SURALAGA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

    2022 · —

    Anggota

  • Penyuluhan Hukum "Desa Sadar Hukum" di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur

    2021 · —

    Anggota

  • Penyuluhan Hukum "Desa Sadar Hukum" di Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik

    2021 · —

    Anggota

  • Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

    2021 · —

    Anggota

  • Penyuluhan Hukum di Desa Masbagik Utara Baru

    2021 · —

    Anggota

  • Penyuluhan Hukum Desa Sadar Hukum (Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia)

    2020 · —

    Anggota

Publikasi (8)

  • Justice and Sustainability: Legal Perspectives on Mining and Tourism in Raja Ampat

    2025 · Jurnal internasional bereputasi

    Internasional

  • Konsep Re-Desentralisasi Fungsional Berdasarkan Karakteristik Daerah Dalam Pengelolaan Hutan

    2025 · Jurnal nasional terakreditasi

    Prosiding

  • HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN - Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

    2025 · Buku referensi

    Buku

  • Implications of Government Policy on Digitalization of Public Services in Realizing Smart Government

    2025 · Jurnal internasional

    Internasional

  • RECONSTRUCTION OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT RELATIONS IN THE EQUITABLE MANAGEMENT OF FOREST RESOURCES

    2024 · Jurnal internasional bereputasi

    Scopus

  • ROLE MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APOTEKER (Persfektif Hermeneutika Hukum)

    2024 · Jurnal nasional

    Prosiding

  • Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif

    2024 · Jurnal nasional

    Prosiding

  • MENGGAGAS PENATAAN REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN KONSEP OMNIBUS LAW

    2022 · Artikel ilmiah

    Prosiding

HKI / Kekayaan Intelektual (1)

  • HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

    Buku · 2025 · No. EC002025088221

    PDF